Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas akan memulihkan koordinasi dengan ‘Israel’, seorang menteri PA mengatakan Selasa (17/11/2020) malam, lapor The New Arab. Sebelumnya Mahmoud Abbas mengumumkan penghentian koordinasi keamanan sebagai tanggapan atas rencana ‘Israel’ untuk mencaplok sebagian Tepi Barat.
“Dalam terang kontak internasional Mahmoud Abbas … dan mengingat komitmen tertulis dan lisan yang kami terima dari ‘Israel’, kami akan melanjutkan hubungan mereka sebelum 19 Mei 2020”, ujar Hussein al-Sheikh, menteri urusan sipil PA.
Abbas telah mengatakan bahwa pemerintahnya tidak lagi terikat oleh “semua perjanjian dan pemahamannya dengan pemerintah Amerika dan ‘Israel’, dan semua kewajibannya berdasarkan pemahaman dan perjanjian ini, termasuk yang berkaitan dengan keamanan”. Keputusan itu berdampak luas, termasuk mengatur pemindahan pasien Palestina ke rumah sakit ‘Israel’.
Otoritas Palestina juga berhenti menerima transfer pajak, khususnya bea masuk, yang dikumpulkan oleh ‘Israel’ atas namanya. Akibat hilangnya pendapatan ini, mereka harus memotong gaji pegawai negeri pada saat ekonomi Palestina mulai bergulat dengan dampak pandemi virus corona baru.
Sheikh tidak merinci apakah kembali ke hubungan ‘Israel’-Palestina sebelumnya berarti dimulainya kembali transfer pajak. Pengumuman datang pada malam kedatangan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di ‘Israel’.
Otoritas Palestina, yang dikenal dekat dengan AS, menyambut baik kemenangan pemilihan presiden AS dari Joe Biden, yang mengatakan pemerintahannya akan memulihkan oposisi AS terhadap pembangunan permukiman ‘Israel’ di Tepi Barat. Presiden Donald Trump memutuskan praktik Amerika selama puluhan tahun dengan tidak menentang perluasan pemukiman dan dikutuk oleh Palestina sebagai secara terang-terangan pro-‘Israel’.
Warga Palestina juga marah ketika dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Yahudi. Pemerintah Zionis menunda rencana pencaplokan yang didukung AS sebagai imbalan atas kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA), yang diumumkan pada Agustus.
“Kami akan melanjutkan kontak dengan ‘Israel’ mengenai masalah keuangan, masalah kesehatan, dan masalah politik,” kata Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh pada Selasa (17/11/2020).
Keputusan itu diambil setelah menerima sepucuk surat yang menunjukkan “bahwa ‘Israel’ siap untuk berkomitmen pada perjanjian yang ditandatangani dengan kami,” katanya dalam konferensi video yang diselenggarakan oleh Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis di AS. “Bagi kami, ini adalah langkah yang sangat penting ke arah yang benar,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa perkembangan tersebut diikuti intervensi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan “negara lain”.
Sejak dicaplok penjajah ‘Israel’, Palestina memiliki dua adminstrasi wilayah kekuasaan. Sebagaian pemerintahan di Tepi Barat dan sebagian laon di Jalur Gaza. Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat, yang dikenal dekat dengan ‘Israel’ dan Barat, dan Jalur Gaza dikelola kelompok Hamas yang dekat dengat rakat Palestina. (Hidcom)
